Tugas Individu Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan

 

1. Anda di minta membaca dengan seksama Kasus di bawah ini.

2. Berikan masukan dan Jalan keluar agar Masyarakat Papua terbebas dari kemiskinan.

3. Tugas  di buat dalam bentuk Power Point dan di backup ke CD.

4. CD di kumpulkan saat UAS

Senin, 13 Agustus 2012 | 19:44 WIB

Papua Masih Daerah Termiskin di Indonesia  

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan berdasarkan hasil riset terakhir. predikat daerah termiskin di Indonesia masih dipegang Papua. "Tingkat kemiskinan di daerah Papua sebesar 31,11 persen. Adapun tingkat kemiskinan nasional saat ini adalah 11,96 persen," ujar Armida saat ditemui di Kementerian Bappenas, Senin, 13 Agustus 2011.

Armida mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan Papua masih memilki tingkat kemiskinan yang tinggi. Salah satunya adalah faktor konektivitas. Berdasarkan faktor konektivitas, Papua masih tergolong susah dijangkau sehingga aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di sana tergolong susah berkembang.

Faktor lainnya, kata Armida, adalah masalah tingkat isolasi. Ada beberapa daerah di Papua yang terisolasi dari peradaban, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sana tidak merata.

"Di Papua, daerah yang makmur adalah yang lebih dekat ke laut atau pesisir pantai. Di daerah pegunungan, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kesejahteraan di sana perlu diratakan dan itulah yang pemerintah lagi upayakan," ucap Armida.

Saat ditanyakan bagaimana Armida akan memecahkan masalah kemiskinan di Papua, ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan program MP3KI. MP3KI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia adalah program yang berupaya menanggulangi masalah kemiskinan di tingkat nasional dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur, industrialisasi pedesaan, dan pengembangan kegiatan.

Armida sendiri, pekan lalu, mengatakan bahwa Bappenas telah menyiapkan peta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru di wilayah timur, terutama Papua. Beberapa yang direncanakan adalah pembangunan infrastruktur berupa bandara dan pelabuhan laut. Hal itu, salah satunya, untuk memecahkan masalah konektivitas

Tugas Individu Mata Kuliah TQM

1. Anda di minta untuk membaca dengan seksama kasus di bawah ini.
2. Jika anda sebagai Manajer, Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan Konsumen.
3. Apa saja yang harus anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Tugas di buat pada MS.Word dan di Backup ke CD.
5. CD di kumpulkan pada saat UAS.

Kasus :

detikhot

Minggu, 21/10/2012 13:05 WIB

Jakarta - Kedua orangtua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum harus ikhlas karena rencana keberangkatan ibadah haji akhirnya harus batal terlaksana lantaran permasalahan biro haji.

Perasaan sedih dan kecewa juga sempat dirasakan Ayu. Pemilik nama Ayu Rosmalina itu juga sempat menyalahkan orangtuanya karena salah memilih biro jasa haji.

"Sempet aku salahin, aku bilang 'kan teteh (Ayu) bilang, ini bener nggak travelnya?' Terus katanya 'Bener-bener aja,' Ayah sama ibu orangnya gitu'," ujar Ayu saat ditemui di Studio MNC TV, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (21/10/2012) dini hari.

Seharusnya keberangkatan haji orangtua Ayu dijadwalkan pada 15 Oktober ini. Bahkan untuk ibadah haji orangtuanya, Ayu sempat menggelar pengajian di kediamannya di kawasan Depok beberapa waktu lalu.

Namun Ayu menganggap hal itu sebagai pembelajaran ke depan. "Siapa yang yahu dan mau kayak gini. Cuma semua mudah-mudahan ada hikmahnya," jelasnya.

Tugas Mata Kuliah Pengantar Manajemen

1. Tugas Perorangan/ Individu
2. Baca dengan seksama kasus di bawah ini.
3. Anda diminta untuk membuat perencanaan dan Strategi Bisnis untuk Kantor Pos,
4. Tugas di buat pada MS. Word dan di Backup ke CD.
5. CD di kumpulkan pada saat UAS.

Kasus :

Posted: 31/01/2013 12:42

http://bisnis.liputan6.com/read/500869/dahlan-yakin-pt-pos-bisa-cari-jalan-keluar-sendiri-untuk-hidup

Liputan6.com, Jakarta : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tak akan lagi menyetujui penyertaan modal negara (PMN) guna memperkuat permodalan, kecuali untuk BUMN strategis.

Seperti yang dilakukannya terhadap PT Pos Indonesia. Dahlan tidak menyetujui PMN untuk PT Pos Indonesia.

Ketidaksetujuan Dahlan ini, bukan tanpa alasan. Menurutnya, yang benar adalah negara punya perusahaan untuk membantu negara, bukan sebaliknya uang negara digunakan untuk membantu perusahaan.

"Jika kesannya saya tidak membela Pos, itu karena saya yakin Pos bisa cari jalan keluar sendiri," kata Dahlan, Kamis (30/1/2013).

Menurut Dahlan, perusahaan BUMN masih punya banyak akal untuk memperkuat cost mereka selain dengan PMN dan atau initial public offering (IPO).

Dahlan yang hadir sebagai saksi penandatangan joint venture antara PT Pos Indonesia, PT Taspen (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, secara khusus mengapresiasi PT Pos Indonesia dalam memperkuat cost-nya.

"Saya yakin PT Pos Indonesia banyak akal, cost-nya bisa naik tanpa IPO. Orang yang banyak akal, jika dihambat, tidak akan membentur-benturkan kepalanya ke tembok, tapi mencari jalan dibalik tembok itu," kata Dahlan mengapresiasi cara PT Pos Indonesia.

Dahlan melihat joint venture ini akan memberi manfaat lebih besar bagi ketiga perusahaan pelat merah tersebut. PT Pos Indonesia yang memiliki banyak aset, PT Taspen (Persero) yang memiliki jaringan kuat, ditambah keahlian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, akan mendorong pertumbuhan ketiganya.

Tugas Individu Mata Kuliah Hukum Komersial Bisnis

1. Anda di minta untuk membaca dengan seksama kasus di bawah ini.
2. Anda di minta untuk memberikan masukan dan ikut memecahkan masalan kasus-kasus bisnis di bawah ini.
3. Tugas ini dibuat pada MS. Word dan Backup ke CD.. !
4. CD di kumpulkan pada saat UAS.

Kasus :

Sebelum APEC, Sengketa Perdagangan Diselesaikan  

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang berupaya menyelesaikan beberapa kasus sengketa perdagangan dengan negara lain. Pemerintah berharap kasus sengketa perdagangan internasional bisa rampung paling lambat Oktober mendatang, sebelum penyelenggaraan KTT APEC.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menargetkan seluruh kasus sengketa perdagangan yang menyangkut produk ekspor Indonesia bisa rampung sebelum penyelenggaraan KTT APEC. Alasannya, setelah kasus sengketa dagang rampung, pemerintah ingin memasukkan komoditas karet dan produk kehutanan sebagai green product (produk ramah lingkungan) agar diakui oleh APEC.

“Jika kedua produk Indonesia tersebut diakui sebagai green product, negara-negara yang tergabung dalam APEC akan memberikan pemotongan tarif bea masuk,” katanya di Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.

Kasus yang kini tengah dalam tahap penyelesaian adalah masalah kertas dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Belum lama ini, Gita melakukan pertemuan dengan perwakilan pemerintah Jepang untuk membicarakan kasus tudingan terhadap pengusaha kertas lokal Indonesia yang melanggar aturan anti-dumping. Menurut dia, kasus ini tidak membuat hubungan dagang Indonesia dan Jepang terpengaruh.

Pertengahan 2012 lalu, pemerintah Jepang menuding Indonesia telah melakukan dumping terhadap kertas fotokopi yang diekspor ke negara tersebut. Karena itulah, Jepang melaporkan hal tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Akibat impor kertas dari Indonesia meningkat besar, permintaan domestik kertas Jepang mengalami penurunan 2,2 persen. Dari seluruh impor kertas Jepang, pangsa kertas Indonesia cukup besar di Jepang, mencapai 79,1 persen. Di peringkat berikutnya ditempati Cina sebesar 17,1 persen; Thailand 1,6 persen; dan Taiwan 1,4 persen.

"Hubungan Jepang dengan Indonesia baik sekali, sudah berdekade dan diplomasinya sangat sejuk. Ke depannya kalau ada masalah apa pun, khususnya terkait perdagangan, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dengan baik," katanya.

Ia menjelaskan, dirinya telah bertemu dengan perwakilan pemerintah Jepang untuk membahas kasus tersebut secara spesifik, dan berjanji mencari solusi yang terbaik. Pemerintah Jepang mengaku sudah mencatat dan akan segera melaporkan hasil rumusannya dalam waktu dekat.

Indonesia juga tengah menindaklanjuti tudingan pemerintah Amerika Serikat terhadap CPO Indonesia yang dianggap tidak ramah lingkungan untuk bahan bakar atau biofuel. Pada 27 Januari lalu, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan notifikasi Environmental Protection Agency (EPA) mengenai standar bahan bakar dari sumber yang dapat diperbarui atau renewable fuel standards (RFS), yang intinya menyatakan bahwa bahan bakar minyak nabati atau biofuel yang berasal dari minyak sawit Indonesia belum memenuhi standar energi terbarukan.

Menurut Gita, masalah tersebut belum rampung karena belum ada hasil keputusan dari EPA soal data-data yang telah diberikan pemerintah Indonesia kepada Amerika. Komunikasi terus dilakukan sambil menunjukkan bukti bahwa segala proses pembuatan CPO Indonesia telah menganut prinsip keberlangsungan.

"Kami sudah komunikasi dengan EPA, mereka sudah dapatkan penjelasan yang dirangkum oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Ketua Asosiasi Eksportir Produk Gandum, Kacang-kacangan, dan Minyak Sayur Turki, Turgay Unlu, mengatakan, sejak pemberlakuan safeguard ini pada Desember lalu, otomatis tidak ada lagi pengiriman terigu ke Indonesia. Ini akan membuat defisit perdagangan Turki terhadap Indonesia semakin besar.

Pada 2012, ekspor Turki ke Indonesia senilai US$ 400 juta, sedangkan impor dari Indonesia sebesar US$ 2 miliar. Dari nilai ekspor Turki ke Indonesia, sebagian besar berasal dari ekspor terigu senilai US$ 139 juta.

Gita mengaku terus mengikuti perkembangan laporan kasus terigu ini. "Kami akan duduk dengan mereka dan terus lakukan komunikasi," ujarnya.